PROFILE

Wiranto: “Yang di-shutdown akun medsos, bukan media massa.”

NEWS-   Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pasca-pemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial.

Ia mengatakan, sejumlah tindakan telah diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyikapi pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Namun, Wiranto mengatakan, perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

“Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down,” Wiranto berujar tegas.

“Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional,” ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/05/2019).

“Ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI yang kita cintai. Demi masyarakat yang ingin damai. Masyarakat yang mendambakan kedamaian. Terutama di bulan suci Ramadhan,” lanjut dia.

Kali ini,  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meluruskan.

“Kalau yang media-media cetak atau berbasis online misalnya itu kan ada aturan main,” ujar Wiranto yang mengakui pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menutup media massa.

Ia berkata penutupan media massa merupakan kewenangan Dewan Pers sebagaimana peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wiranto mengaku terjadi kesalahpahaman terkait dengan pernyataannya mengenai wacana menutup media yang membantu melakukan suatu pelanggaran hukum. Ia berkata media yang dimaksud olehnya adalah akun di media sosial.

“Kemarin saya bilang pemerintah akan lebih tegas lagi untuk men-take down media sosial yang nyata-nyata sudah menghasut, melanggar hukum, dan sebagainya. Jangan dicampuradukkan dengan media cetak,” ujarnya.

“Kalau media cetak ada aturannya di Dewan Pers. Kemudian media elektronik sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia yang akan memberi teguran kalau melanggar hukum,” ujar Wiranto.

Terkait dengan penutupan akun media sosial, Wiranto mengatakan hanya akan diberlakukan terhadap akun yang memuat ujaran kebencian, fitnah, hingga radikal. Sebab, ia berkata pembiaran terhadap akun tersebut berpotensi membuat takut hingga mengancam masyarakat.

“Nah ini kemudian saya katakan pemerintah tidak akan segan-segan menutup itu, men-take down itu, dan sudah kami laksanakan,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenko Polhukam, Wiranto menyampaikan jutaan akun media sosial baru bermunculan setiap tahunnya. Dari jutaan akun tersebut, sekitar 700 ribu akun sudah ditutup karena dinilai melanggar hukum.

  •  

Tinggalkan Balasan